I. Teori Pembangunan Ekonomi
Pada garis besarnya teori-teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi lima golongan besar yaitu aliran klasik, Karl Marx, Schumpeter, Neo Klasik dan Post Keynesian. Aliran-aliran ini mencoba menemukan sebab-sebab pertumbuhan pendapatan nasional dan proses pertumbuhannya.
A. Aliran Klasik
Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permukaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik, ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan. Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital. Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (low of diminishing returns) karena sumber daya alam itu terbatas.
B. Aliran Adam Smith
Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitikberatkan pada Luas Pasar.
Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya bila ada pasar yang dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikan tingkat produktivitas tenaga kerja.
C. Aliran David Ricardo
Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu:
a. Golongan Kapital, adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional.
b. Golongan Buruh, tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat.
c. Golongan Tuan Tanah. hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang di sewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya.
D. Aliran Thomas Robert Maltus
Menurut Thomas Robert Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan, tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikan pendapatan dan tidak akan menaikan permintaan. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi.
Menurut Thomas Robert Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus, sedangkan menurut J.B.Say berkembang dengan hukum pasar, dimana dikatakan bahwa Supply Creates its own demand yang artinya asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak terbatas.
E. Aliran Karl Marx (Pertumbuhan dan kehancuran)
Karl Marx Mengemukakan teorinya berdasarkan atas sejarah perkembangan masyarakat dimana perkembangan itu melalui lima tahap.
1. Masyarakat Primitif Masyarakat komunal primitive (Primitive Conmund).
Dalam tahap ini masyarakat menggunakan alat-alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana. Alat-alat ini bukan milik perseorangan tetapi milik komunal (milik bersama).
2. Masyarakat Perbudakan.
Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan.
3. Masyarakat Feodal.
Masyarakat feodal ini merupakan masyarakat baru yaitu dimana kaum bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling utama yaitu Tanah, para petani kebanyakan terdiri dari bekas budak yang dibebaskan.
4. Masyarakat Kapitalis.
Kelas kapitalis memperkerjakan kelas buruh yang mau tidak mau menjual tenaganya karena tidak memiliki alat produksi seperti telah disinggung bahwa kelas kapitalis dan kelas buruh merupakan dua kelas dalam masyarakat yang kepentingannya saling bertentangan.
Runtuhnya Sistim Kapitalis
Perkembangan Karl Marx, dapat dilihat pentingnya perubahan teknologi dan hubungan produksi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan tetapi sebaliknya justru keadaanlah yang menentukan kesadaran manusia. Karl Marx mengemukakan atau mendasarkan pendapatnya atas adanya hukum gerak yaitu :
a. Kosentrasi
b. Akumulasi
c. Kesengsaraan
d. Krisis
e. Masyarakat Sosial
F. Aliran Neo Klasik
Aliran Neo-Klasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang. Pendapat Neo-Klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikut sertakan sebagai berikut:
a. Adanya akumulasi kapital dalam perkembangan ekonomi.
b. Perkembangan itu merupakan proses yang gradual.
c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
d. Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan.
e. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut.
Perkembangan ekonomi suatu Negara pada umumnya mempunyai lima aspek tingkat perkembangan ekonomi yaitu ;
1. Mula-mula negara itu meminjam modal
2. Kemudian negara peminjam tersebut dapat menghasilkan dengan kapital pinjaman tadi, membayar dividend dan bunga atas pinjaman tersebut.
3. Setelah pengasilan nasional negara itu meningkat maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkannya.
4. Negara tersebut sudah dapat menerima dividend dan bunga yang lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus.
5. Akhirnya negara tersebut hanya menerima dividend dan bunga saja dari negara lain.
G. Teori Schumpeter
1. Jalannya Perkembangan Ekonomi
Menurut Joseph Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus, yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada. Perubahan dalam selera konsumen memang ada tetapi perubahan itu bersifat gradual atau sedikit demi sedikit. Kombinasi-kombinasi baru ini dilaksanakan oleh wiraswasta (Enterpreneur), mereka ini adalah inovator yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru faktor produksi, yang diartikan dengan inovasi dapat berbentuk lima hal:
1. Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru atau barang-barang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen.
2. Mengenalkan suatu metode produksi yang baru.
3. Pembukaan pasar baru bagi perusahaan.
4. Penemuan sumber-sumber ekonomi baru.
5. Menjalankan organisasi baru dalam industri.
2. Runtuhnya Sistem Kapital
Joseph Schumpeter Berpendapat bahwa dasar-dasar ekonomi dan sosial sistim kapitalis itu akan runtuh. Ia mendasarkan pendapatnya itu atas tiga hal:
a. Usahanya fungsi wiraswata.
b. Runtuhnya rangka kehidupan masyarakat kapitalis.
c. Runtuhnya golongan-golongan politikus.
H. Analisis Post-Keynesian
Analisis Keynesian menggunakan anggapan berdasarkan atas keadaan waktu sekarang seperti mengenai tingkat teknik tenaga kerja selera, dengan tidak memperhatikan keadaan jangka panjang. Dalam analisis ini persoalan yang penting adalah:
1. Syarat-syarat apakah yang diperlukan untuk mempertahankan pendapatan yang mantap (Steady Growth) pada tingkat kesempatan kerja penuh (Full Employment income) tanpa mengalami deflasi ataupun inflasi
2. Apakah pendapat itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi terus menerus.
II. Teori Perkembangan Ekonomi
Karena persoalan-persoalan depresi ekonomi 1930-an telah teratasi, maka muncul fenomena ekonomi yang lain di Amerika Serikat. Ada pertanda bahwa tingkat pertumbuhan penduduk menurun, tabungan lebih besar dari investasi, muncullah hipotesis ekonomi dalam keadaan stagnasi. urangan produksi.
1. Robert M. Solow
Solow yang bertolak dari pemikiran ekonomi Neoklasik menyusun pula teori pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teori produksi yang mengatasi kelemahan-kelemanah model Harrod-Domar. Di sini pun terdapat tiga variabel utama, tetapi unsur ketidakstabilan itu telah dihilangkan. Fungsi produksi dinyatakan dalam modal perkapita; pertambahan modal per kapita sama dengan jumlah tabungan per kapita dikurangi dengan jumlah pertumbuhan investasi per kapita.
Output terbagi dua, yakni untuk konsumsi dan untuk investasi. Dalam model ini ada tiga fungsi utama, yakni fungsi produksi, fungsi tabungan, dan fungsi investasi. Dengan demikian, tingkat keseimbangan antara ketiga fungsi itu stabil yang sedang berkembang, kemungkinan terjadi perangkap-pertumbuhan, karena tingkat akumulasi modal yang kecil, bahkan tingkat pertumbuhannya dapat lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Teori Pertumbuhan Baru
Robert Lucas dari Universitas Chicago mengemukakan fenomena internasional yang tidak sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik, misalnya adanya perbedaan antara negara dan juga migrasi penduduk antar negara. Jika memang teknologi di seluruh dunia tidak berbeda, skil manusia yang terwujud dalam human capital seharusnya tidak berpindah dari negara sedang berkembang , dimana human capital telah tersedia dalam jumlah banyak, seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Para ekonom pertumbuhan yang baru, di sisi yang lain menekankan pentingnya perekonomian eksternal sebagai sumber akumulasi kapital.
3. Friedrich List
Pelopor Historismus: Eksponen Nasionalisme Ekonomi Bahwa Tahap Perkembangan Ekonomi yaitu dengan ‘cara produksi’ :
1. Tahap Primitip
2. Tahap Beternak
3. Tahap Pertanian
4. Industri Pengolahan (Manufacturing)
5. Pertanian, Industri Pengolahan & Perdagangan
4. Karl Bucher
Sintesa Pendapat List dan Bruno Perkembangan Ekonomi Ada 3 tahap :
1. Produksi untuk kebutuhan Sendiri (subsistence)
2. Perekonomian Kota dimana pertukaran sudah meluas
3. Perekonomian Nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting
Rabu, 21 Juli 2010
KONSEP-KOSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN
I. Definisi Konsep Ekonomi pembangunan
Definisi awal dari pembangunan ekonomi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dikatakan dapat terjadi jika pendapatan nasional riil sebuah negara berubah dari tingkat statis dan kemudian mampu tumbuh dalam tingkat lima sampai tujuah persen atau lebih dalam kurun waktu yang panjang. Kelemahan terbesar dari definisi menurut ukuran ini adalah belum memperhitungkan kenaikan jumlah penduduk.
Definisi kedua mirip dengan definisi pertama, hanya sekarang dimasukkan faktor pertambahan jumlah penduduk atau dengan kata lain pembangunan ekonomi dikatakan terjadi jika pendapatan nasional riil perkapita sebuah negara berubah dari tingkat statis dan kemudian mampu tumbuh dalam tingkat lima sampai tujuh persen atau lebih dalam kurun waktu yang panjang.
Pengalaman di tahun-tahun 1960-an menunjukkan bahwa beberapa negara berkembang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam tingkat tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Sehingga kemudian muncul koreksi terhadap pengertian pembangunan, yaitu upaya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan tingkat pendapatan antar penduduk dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.
Definisi keempat lahir dari pandangan para pemikir ilmu ekonomi pembangunan yang menganggap bahwa cakupan pembangunan ekonomi lebih dari sekedar upaya mengatasi keterbelakangan yang berupa rendahnya pertumbuhan ekonomi, tidak meratanya hasil pembangunan dan jumlah kemiskinan besar, tetapi juga disertai dengan upaya untuk mengatasi keterbatasan pola pikir dari masyarakat negara-negara berkembang.
Beberapa ahli ekonomi memang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sebagai dua istilah yang tidak berbeda. Tetapi pada dasarnya pertumbuhan dan pembangunan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai pertumbuhan ukuran kuantitatif kinerja perekonomian seperti GNP, GNP perkapita dan sebagainya. Sementara itu istilah pembangunan ekonomi diartikan secara lebih luas dimana pembangunan ekonomi mencakup didalamnya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat, dan salah satu ukuran dari peningkatan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.
II. Perbedaan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi adalah
Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
1. Peningkatan GDP dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi,
2. Pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 1. Kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju.
Pembangunan ekonomi ;
1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pertambahan GDP > tingkat pertambahan penduduk.
2. Peningkatan GDP dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi.
3. Pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi pada Negara yang bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi ;
1. Kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi negara maju.
Sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi :
1. Keinginan negara untuk mengejar ketinggalan
2. Pertumbuhan penduduk
3. Adanya keharusan negara maju untuk membantu Negara yang bersangkutan.
III. Tujuan Pembangunan Ekonomi
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :
1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan.
2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.
Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan :
1. Masalah pembentukan modal (investasi)
2. Masalah perdagangan luar negeri (Ekspor & Impor)
3. Masalah pengerahan tabungan (Saving)
4. Masalah bantuan luar negeri
5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri
6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam menciptakan pembangunan
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi. Tujuan lain dari pembangunan adalah:
1. Peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok.
2. Peningkatan standar hidup.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial.
IV. Manfaat Pembangunan Ekonomi Bagi Masyarakat
Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Selain itu, manfaat pembangunan adalah:
1. Kebahagiaan penduduk bertambah,
2. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih,
3. Tersedia lebih banyak barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan,
4. Kegiatan ekspor semakin meningkat,
5. Kesenjangan ekonomi berkurang,
6. Terciptanya stabilitas politik dan ekonomi,
7. Fasilitas pendidikan dan kesehatan semakin bertambah.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual.
V. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
a. Faktor Alam
Khusus bagi Negara sedang berkembang, kekayaan alam sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Sebagian besar Negara sedang berkembang bertumpu pada kekayaan alamnya dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Namun perlu diingat bahwa kekayaan alam yang berlimpah saja belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi apabila tidak diikuti dengan kemampuan mengelola. Selain itu, perlu juga diingat bahwa kekayaan alam yang dieksploitasi semakin lama semakin habis. Oleh karena itu, perlu perhitungan dengan cermat didalam mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan lain.
b. Faktor Teknologi dan Alam
Kemajuan teknologi dapat mendukung lebih cepatnya pelaksanaan perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi yang diikuti dengan kemampuan investasi akan semakin mempercepat laju perkembangan ekonomi suatu Negara. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi:
1. efisiensi produksi
2. peningkatan kualitas produksi
c. Faktor Budaya
Faktor ini dapat berfungsi sebagai motivator atau pendorong pelaksanaan pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya dapat berfungsi sebagai pendorong apabila adat istiadat atau kehidupan tradisi masyarakat dapat menunjang pembangunan, misalnya masyarakat yang berpola hidup hemat berarti akan mempercepat terbentuknya investasi. Invetasi ini pada gilirannya akan mempercepat pembangunan itu sendiri. Contohnya kerja keras, jujur dan ulet. Namun ada juga faktor budaya yang bersifat sebagai penghambat, misalnya boros dan malas bekerja.
Khusus di Negara sedang berkembang, selain ketiga faktor tersebut diatas masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan atau perkembangan ekonomi, yaitu:
a. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja
Pada umumnya Negara berkembang kualitas tenaga kerja masih rendah sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Oleh sebab itu, pada Negara berkembang perlu adanya pelatihan tenaga kerja, peningkatan pendidikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini mengingat pada Negara berkembang rata-rata laju pertambahan penduduk yang pesat, padahal jumlah penduduk yang besar belum tentu berdampak positif pada pembangunan ekonomi, bahkan pada Negara berkembang jumlah penduduk yang besar umumnya berdampak negatif.
b. Rendahnya Daya Beli Masyarakat
Akibat rendahnya daya beli masyarakat Negara berkembang, hasil produksi tidak lancar dikonsumsi. Hal ini akan berakibat terhambatnya perluasan produksi. Kesempatan produsen untuk memasarkan hasil produksinya sangat terbatas atau dengan kata lain luas pasar hasil produksinya sempit sehingga keuntungan produsen kecil dan pada gilirannya produsen enggan untuk memperluas usahanya.
VI. Pola Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Pola kebijakan pembangunan setiap Negara tidak sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan politik, sumberdaya alam yang dimiliki serta kemampuan dalam mengelola. Khusus pada Negara berkembang pola kebijaksanaan pembangunan ekonomi sangat banyak. Namun, pada dasarnya ada dua pola kebijkasanaan pembangunan ekonomi yang dapat diterapkan, yaitu pola ketat dan pola longgar.
a. Pola Ketat
Pola ketat adalah pola kebijakan pembangunan yang diatur oleh pemerintah pusat sehingga pola ini dilaksanakan secara sentralisasi. Pola ini biasanya dianut oleh Negara yang menganut sistem perekonomian terpusat atau sosialis. Pola ketat memiliki ciri-ciri:
1. perencanaan perekonomian dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
2. produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh pemerintah.
3. masyarakat atau swasta tidak diberi kesempatan untuk berusaha.
Manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pola ketat adalah sebagai berikut:
1. rencana pembangunan mudah dilaksanakan.
2. mudah dilakukan pengawasan jalannya pembangunan
3. anggaran yang telah ditetapkan dapat dipergunakan secara optimal.
4. menghindarkan atau memperkecil terjadinya kebocoran keuangan
5. memperkecil atau menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi.
b. Pola Longgar
Pola longgar ini banyak digunakan pada Negara penganut sistem liberal atau kapitalis. Alasan suatu Negara menerapkan kebijakan ekonomi pola longgar adalah sebagai berikut:
1. keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menyertakan masyarakat atau swasta untuk ikut melaksanakan kegiatan perekonomian.
2. mengikutsertakan masyarakat atau swasta agar berperan serta dalam pembangunan ekonomi sehingga merasa ikut memilikinya.
3. agar masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Pola longgar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. masyarakat atau swasta diberi kesempatan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi.
2. masyarakat diberi kebebasan dalam mengatur perekonomian.
3. peranan pemerintah sebagai pengamat, pengawas dan pembimbing dalam perekonomian kehidupan negaranya.
4. pemerintah atau swasta bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Definisi awal dari pembangunan ekonomi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dikatakan dapat terjadi jika pendapatan nasional riil sebuah negara berubah dari tingkat statis dan kemudian mampu tumbuh dalam tingkat lima sampai tujuah persen atau lebih dalam kurun waktu yang panjang. Kelemahan terbesar dari definisi menurut ukuran ini adalah belum memperhitungkan kenaikan jumlah penduduk.
Definisi kedua mirip dengan definisi pertama, hanya sekarang dimasukkan faktor pertambahan jumlah penduduk atau dengan kata lain pembangunan ekonomi dikatakan terjadi jika pendapatan nasional riil perkapita sebuah negara berubah dari tingkat statis dan kemudian mampu tumbuh dalam tingkat lima sampai tujuh persen atau lebih dalam kurun waktu yang panjang.
Pengalaman di tahun-tahun 1960-an menunjukkan bahwa beberapa negara berkembang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam tingkat tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Sehingga kemudian muncul koreksi terhadap pengertian pembangunan, yaitu upaya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan tingkat pendapatan antar penduduk dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.
Definisi keempat lahir dari pandangan para pemikir ilmu ekonomi pembangunan yang menganggap bahwa cakupan pembangunan ekonomi lebih dari sekedar upaya mengatasi keterbelakangan yang berupa rendahnya pertumbuhan ekonomi, tidak meratanya hasil pembangunan dan jumlah kemiskinan besar, tetapi juga disertai dengan upaya untuk mengatasi keterbatasan pola pikir dari masyarakat negara-negara berkembang.
Beberapa ahli ekonomi memang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sebagai dua istilah yang tidak berbeda. Tetapi pada dasarnya pertumbuhan dan pembangunan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai pertumbuhan ukuran kuantitatif kinerja perekonomian seperti GNP, GNP perkapita dan sebagainya. Sementara itu istilah pembangunan ekonomi diartikan secara lebih luas dimana pembangunan ekonomi mencakup didalamnya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat, dan salah satu ukuran dari peningkatan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.
II. Perbedaan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi adalah
Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
1. Peningkatan GDP dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi,
2. Pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 1. Kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju.
Pembangunan ekonomi ;
1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pertambahan GDP > tingkat pertambahan penduduk.
2. Peningkatan GDP dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi.
3. Pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi pada Negara yang bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi ;
1. Kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi negara maju.
Sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi :
1. Keinginan negara untuk mengejar ketinggalan
2. Pertumbuhan penduduk
3. Adanya keharusan negara maju untuk membantu Negara yang bersangkutan.
III. Tujuan Pembangunan Ekonomi
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :
1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan.
2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.
Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan :
1. Masalah pembentukan modal (investasi)
2. Masalah perdagangan luar negeri (Ekspor & Impor)
3. Masalah pengerahan tabungan (Saving)
4. Masalah bantuan luar negeri
5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri
6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam menciptakan pembangunan
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi. Tujuan lain dari pembangunan adalah:
1. Peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok.
2. Peningkatan standar hidup.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial.
IV. Manfaat Pembangunan Ekonomi Bagi Masyarakat
Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Selain itu, manfaat pembangunan adalah:
1. Kebahagiaan penduduk bertambah,
2. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih,
3. Tersedia lebih banyak barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan,
4. Kegiatan ekspor semakin meningkat,
5. Kesenjangan ekonomi berkurang,
6. Terciptanya stabilitas politik dan ekonomi,
7. Fasilitas pendidikan dan kesehatan semakin bertambah.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual.
V. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
a. Faktor Alam
Khusus bagi Negara sedang berkembang, kekayaan alam sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Sebagian besar Negara sedang berkembang bertumpu pada kekayaan alamnya dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Namun perlu diingat bahwa kekayaan alam yang berlimpah saja belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi apabila tidak diikuti dengan kemampuan mengelola. Selain itu, perlu juga diingat bahwa kekayaan alam yang dieksploitasi semakin lama semakin habis. Oleh karena itu, perlu perhitungan dengan cermat didalam mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan lain.
b. Faktor Teknologi dan Alam
Kemajuan teknologi dapat mendukung lebih cepatnya pelaksanaan perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi yang diikuti dengan kemampuan investasi akan semakin mempercepat laju perkembangan ekonomi suatu Negara. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi:
1. efisiensi produksi
2. peningkatan kualitas produksi
c. Faktor Budaya
Faktor ini dapat berfungsi sebagai motivator atau pendorong pelaksanaan pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya dapat berfungsi sebagai pendorong apabila adat istiadat atau kehidupan tradisi masyarakat dapat menunjang pembangunan, misalnya masyarakat yang berpola hidup hemat berarti akan mempercepat terbentuknya investasi. Invetasi ini pada gilirannya akan mempercepat pembangunan itu sendiri. Contohnya kerja keras, jujur dan ulet. Namun ada juga faktor budaya yang bersifat sebagai penghambat, misalnya boros dan malas bekerja.
Khusus di Negara sedang berkembang, selain ketiga faktor tersebut diatas masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan atau perkembangan ekonomi, yaitu:
a. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja
Pada umumnya Negara berkembang kualitas tenaga kerja masih rendah sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Oleh sebab itu, pada Negara berkembang perlu adanya pelatihan tenaga kerja, peningkatan pendidikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini mengingat pada Negara berkembang rata-rata laju pertambahan penduduk yang pesat, padahal jumlah penduduk yang besar belum tentu berdampak positif pada pembangunan ekonomi, bahkan pada Negara berkembang jumlah penduduk yang besar umumnya berdampak negatif.
b. Rendahnya Daya Beli Masyarakat
Akibat rendahnya daya beli masyarakat Negara berkembang, hasil produksi tidak lancar dikonsumsi. Hal ini akan berakibat terhambatnya perluasan produksi. Kesempatan produsen untuk memasarkan hasil produksinya sangat terbatas atau dengan kata lain luas pasar hasil produksinya sempit sehingga keuntungan produsen kecil dan pada gilirannya produsen enggan untuk memperluas usahanya.
VI. Pola Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Pola kebijakan pembangunan setiap Negara tidak sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan politik, sumberdaya alam yang dimiliki serta kemampuan dalam mengelola. Khusus pada Negara berkembang pola kebijaksanaan pembangunan ekonomi sangat banyak. Namun, pada dasarnya ada dua pola kebijkasanaan pembangunan ekonomi yang dapat diterapkan, yaitu pola ketat dan pola longgar.
a. Pola Ketat
Pola ketat adalah pola kebijakan pembangunan yang diatur oleh pemerintah pusat sehingga pola ini dilaksanakan secara sentralisasi. Pola ini biasanya dianut oleh Negara yang menganut sistem perekonomian terpusat atau sosialis. Pola ketat memiliki ciri-ciri:
1. perencanaan perekonomian dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
2. produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh pemerintah.
3. masyarakat atau swasta tidak diberi kesempatan untuk berusaha.
Manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pola ketat adalah sebagai berikut:
1. rencana pembangunan mudah dilaksanakan.
2. mudah dilakukan pengawasan jalannya pembangunan
3. anggaran yang telah ditetapkan dapat dipergunakan secara optimal.
4. menghindarkan atau memperkecil terjadinya kebocoran keuangan
5. memperkecil atau menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi.
b. Pola Longgar
Pola longgar ini banyak digunakan pada Negara penganut sistem liberal atau kapitalis. Alasan suatu Negara menerapkan kebijakan ekonomi pola longgar adalah sebagai berikut:
1. keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menyertakan masyarakat atau swasta untuk ikut melaksanakan kegiatan perekonomian.
2. mengikutsertakan masyarakat atau swasta agar berperan serta dalam pembangunan ekonomi sehingga merasa ikut memilikinya.
3. agar masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Pola longgar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. masyarakat atau swasta diberi kesempatan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi.
2. masyarakat diberi kebebasan dalam mengatur perekonomian.
3. peranan pemerintah sebagai pengamat, pengawas dan pembimbing dalam perekonomian kehidupan negaranya.
4. pemerintah atau swasta bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN FISKAL
1. KEUANGAN NEGARA
Keuangan negara terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan hutang pemerintah. Penerimaan pemeritah meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan lain sebagainya. Di dalam kenyataannya kita tidak dapat menarik suatu batas yang tegas dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah, tetapi walau demikian sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada pokoknya dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga dan lain-lain.
b. Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, yang berasal dari penjualan barang-barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan negara.
d. Denda-denda dan perampasan yang dijalankan oleh pemerintah.
e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya biaya-biaya perijinan (lisensi), pembayaran tol dan lain-lain.
f. Pencetakan uang kertas
g. Pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
h. Hadiah, sifatnya volunter dengan tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.
Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhaustive dalam hal ini berupa Govenrment Expenditure (G), yang disebut juga pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa dalam berbagai bentuk dan lain-lain, dapat pula berupa Government Transfer/transfer payment (Tr) yaitu pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung. Misalnya pembayaran uang pensiun, beasiswa, pemberian subsidi pemerintah pada perusahaan
Seperti disebutkan diatas, hutang/pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, memperbesar jumlah penerimaan. Adapun definisinya sebagai berikut:
a. Pinjaman dalam negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Dapat bersifat paksa maupun sukarela.
b. Pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Bersifat sukarela, terkecuali bila ada kekuasaan dari suatu negara atas negara lain.
Pada dasarnya, pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri diperoleh dari:
a. Individu dalam masyarakat
b. Perusahaan
c. Bank Umum
d. Bank Sentral
Semua pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, mempunyai beban yaitu adanya bunga.
2. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Sedangkan anggaran belanja negara pada garis besarnya terdiri dari:
1. Penerimaan
Dimana, penerimaan diasumsikan hanya penerimaan dari pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung,misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga dan lain-lain.
2. Pengeluaran
a. Govenrment Expenditure (G), yang disebut juga pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa dalam berbagai bentuk dan lain-lain.
b. Government Transfer/transfer payment (Tr) yaitu pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung. Misalnya pembayaran uang pensiun, beasiswa, pemberian subsidi pemerintah pada perusahaan.
Fungsi pokok kebijakan fiskal pemerintah ada tiga macam, yaitu:
1. Fungsi Alokasi
Maksudnya, mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang publik.
2. Fungsi Distribusi
Maksudnya, peranan pemerintah dalam tujuan untuk dapat terselenggaranya pembagian pendapatan yang merata.
3. Fungsi Stabilitasi
Maksudnya, peranan pemerintah dalam tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Sehingga dengan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti keadaan dimana banyak pegnangguran, inflasi, neraca pembayaran nasional yang terus defisit dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Gerardo,P.Sikat, 1991, Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia,Jakarta:LP3ES.
Lipsey dan Steiner, 1998, Ilmu Ekonomi, Jakarta: Bina Aksara.
Samuelson dan Nordhaus, 1986, Economics, Tokyo: McGraw Hill-Kogakusha
Suharman, 1984, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Surabaya: Airlangga University Press.
Winardi, 1983, Pengantar Ilmu Ekonomi, Bandung:Tarsito.
Keuangan negara terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan hutang pemerintah. Penerimaan pemeritah meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan lain sebagainya. Di dalam kenyataannya kita tidak dapat menarik suatu batas yang tegas dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah, tetapi walau demikian sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada pokoknya dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga dan lain-lain.
b. Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, yang berasal dari penjualan barang-barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan negara.
d. Denda-denda dan perampasan yang dijalankan oleh pemerintah.
e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya biaya-biaya perijinan (lisensi), pembayaran tol dan lain-lain.
f. Pencetakan uang kertas
g. Pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
h. Hadiah, sifatnya volunter dengan tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.
Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhaustive dalam hal ini berupa Govenrment Expenditure (G), yang disebut juga pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa dalam berbagai bentuk dan lain-lain, dapat pula berupa Government Transfer/transfer payment (Tr) yaitu pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung. Misalnya pembayaran uang pensiun, beasiswa, pemberian subsidi pemerintah pada perusahaan
Seperti disebutkan diatas, hutang/pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, memperbesar jumlah penerimaan. Adapun definisinya sebagai berikut:
a. Pinjaman dalam negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Dapat bersifat paksa maupun sukarela.
b. Pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Bersifat sukarela, terkecuali bila ada kekuasaan dari suatu negara atas negara lain.
Pada dasarnya, pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri diperoleh dari:
a. Individu dalam masyarakat
b. Perusahaan
c. Bank Umum
d. Bank Sentral
Semua pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, mempunyai beban yaitu adanya bunga.
2. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Sedangkan anggaran belanja negara pada garis besarnya terdiri dari:
1. Penerimaan
Dimana, penerimaan diasumsikan hanya penerimaan dari pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung,misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga dan lain-lain.
2. Pengeluaran
a. Govenrment Expenditure (G), yang disebut juga pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa dalam berbagai bentuk dan lain-lain.
b. Government Transfer/transfer payment (Tr) yaitu pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung. Misalnya pembayaran uang pensiun, beasiswa, pemberian subsidi pemerintah pada perusahaan.
Fungsi pokok kebijakan fiskal pemerintah ada tiga macam, yaitu:
1. Fungsi Alokasi
Maksudnya, mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang publik.
2. Fungsi Distribusi
Maksudnya, peranan pemerintah dalam tujuan untuk dapat terselenggaranya pembagian pendapatan yang merata.
3. Fungsi Stabilitasi
Maksudnya, peranan pemerintah dalam tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Sehingga dengan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti keadaan dimana banyak pegnangguran, inflasi, neraca pembayaran nasional yang terus defisit dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Gerardo,P.Sikat, 1991, Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia,Jakarta:LP3ES.
Lipsey dan Steiner, 1998, Ilmu Ekonomi, Jakarta: Bina Aksara.
Samuelson dan Nordhaus, 1986, Economics, Tokyo: McGraw Hill-Kogakusha
Suharman, 1984, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Surabaya: Airlangga University Press.
Winardi, 1983, Pengantar Ilmu Ekonomi, Bandung:Tarsito.
Senin, 19 Juli 2010
Begitu Indah_Padi
Bila cinta menggugah rasa
Begitu indah mengukir hatiku
Menyentuh jiwaku
Hapuskan semua gelisah
Duhai cintaku duhai pujaanku
Datang padaku tetap di sampingku
Kuingin hidupku
Selalu dalam peluknya
Terang saja aku menantinya
Terang saja aku mendambanya
Terang saja aku merindunya
Karena dia karena dia begitu indah
Duhai cintaku pujaan hatiku
Peluk diriku dekaplah jiwaku
Bawa ragaku
Melayang memeluk bintang
Terang saja aku menantinya
Terang saja aku mendambanya
Terang saja aku merindunya
Karena dia karena dia begitu indah
Begitu indah mengukir hatiku
Menyentuh jiwaku
Hapuskan semua gelisah
Duhai cintaku duhai pujaanku
Datang padaku tetap di sampingku
Kuingin hidupku
Selalu dalam peluknya
Terang saja aku menantinya
Terang saja aku mendambanya
Terang saja aku merindunya
Karena dia karena dia begitu indah
Duhai cintaku pujaan hatiku
Peluk diriku dekaplah jiwaku
Bawa ragaku
Melayang memeluk bintang
Terang saja aku menantinya
Terang saja aku mendambanya
Terang saja aku merindunya
Karena dia karena dia begitu indah
Langganan:
Postingan (Atom)