DASAR, POLA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu:
1. pertumbuhan,
2. penanggulangan kemiskinan,
3. perubahan atau transformasi ekonomi, dan
4. keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.
Tiga Tujuan Inti Pembangunan
1. Peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok.
2. Peningkatan standar hidup.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial. (Todaro & Smith)
Pembangunan yang Berhasil Berdasarkan paparan tentang Pengukuran pembangunan di atas, adalah sebagai berikut:

Pembangunan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.
Penggolongan Negara-Negara Dunia
I. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat :
a. Negara Dunia Ke-I (First World), (Negara Maju / Developed Country).
 Eropa Barat (Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat),
 Amerika Utara (USA, Kanada),Australia, New Zeland, Jepang, Korea, China
b. Negara Dunia Ke-II (Second World), (Negara Maju / Developed Country), yaitu Eropa Timur (Rusia, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia)
c. Negara Dunia Ke-III (Third World), (Negara Sedang Berkembang / Negara Selatan).
 Sebagian besar Asia (kecuali Jepang, Korea dan China),
 Negara-negara Afrika
 Negara-negara Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan).
II. Berdasarkan pada Tingkat Pendapatan Perkapita :
a. Negara Maju (Developed Country) > U$ 2.000
b. Negara Semi Maju (Semi Developing Country) > U$ 400
c. Negara Miskin (Under Developing Country) < U$ 400 Berbagai corak perkembangan ekonomi yang telah dicapai di negara-negara dunia ini tidaklah dapat ditiru begitu saja oleh negara sedang berkembang. Meskipun ada beberapa aspek yang sama, tetapi pada dasarnya berbeda baik mengenai keadaannya maupun tujuannya. Apa yang digambarkan dibawah ini adalah pola-pola perkembangan ekonomi yang ada didunia ini. Hal ini perlu untuk mengetahui keadaan sekarang dan mungkin masa yang akan datang. 1. Perkembangan ekonomi di negara-negara barat, pembangunan dilakukan secara spontan. 2. Perkembangan ekonomi Jepang, adalah pembangunan yang didorong. 3. Perkembangan ekonomi Rusia, adalah pembangunan yang dipaksakan. 4. Perkembangan ekonomi di negara sedang berkembangan, adalah adanya kesinambungan. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH PEREKONOMIAN Peranan pemerintah dalam hal campur tangannya terhadap proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Kebijkan yang diambil pemerintah ada dua macam, yaitu kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri. A. KEBIJAKAN EKONOMI DALAM NEGERI Semua orang setuju bahwa peranan pemerintah di negara maju itu harus lebih aktif demi untuk memperlancar pembangunan. Hal ini disebabkan situasi di negara tersebut berbeda dengan situasi ketika negara-negara sekarang telah maju mengalami proses perkembangan. Halangan untuk berkembang di negara sedang berkembang saat ini lebih berat daripada halangan untuk berkembang di negara-negara maju pada saat mereka mulai berkembang. Pada dasarnya terdapat dua perbedaan aliran mengenai cara mengatasi hambatan pembangunan, yaitu aliran pertama disebut sebagai “all or nothing approach” (semua atau tidak sama sekali) yang mengatakan bahwa rintangan-rintangan dari perkembangan itu hanya dapat diatasi bila pemerintah mengadakan industrialisasi besar-besaran dan secara cepat. Artinya pemerintah harus melakukan perencanaan-pererncanaan dan program-program dan selekasnya dapat diadakan akumulasi kapital. Perencanaan itu paling sedikit harus memliki empat kelompok target, yaitu: 1. Target produksi yang tegas yang menunjukkan kenaikan produksi barang-barang yang diperlukan. 2. Perhitungan anggaran penanaman modal untuk proyek investasi publik seperti jalan, jembatan, listrik air, dsb. 3. Membuat anggaran untuk human investment yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bidang pendidikan dan membuat peraturan yang mengatur kegiatan perseorangan swasta. Aliran kedua “gradual approach”, mengatakan bahwa rintangan pertumbuhan sebaiknya dihilangkan secara bertahap. Yaitu dengan perencanaan yang sedikit saja, industrialisasi dilaksanakan secara perlahan-lahan dan mementingkan mekanisme pasar demi berkembangnya usaha-usaha swasta serta memecahkan masalah pembangunan dengan bertahap. Titik berat kebijakan didalam negeri adalah pada perbaikan di: 1. Bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu dengan perluasan bidang pendidikan dan perbaikan makanan. 2. Fasilitas pelayanan umum, yaitu dengan perluasan transportsi, komunikasi, tenaga listrik dan prasaran lainnya. 3. Bidang pertanian, yaitu dengan land reform (redistribusi pemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dala mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati). Kebijakan pembangunan dalam negeri yang diambil pemerintah juga meliputi Kebijakan dari segi/aspek permintaan/pengeluaran dan penawaran. A. Kebijakan dari segi/aspek permintaan/pengeluaran, meliputi: 1. KEBIJAKAN FISKAL Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran/permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah; a. Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. b. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi. c. Selanjutnya dlm.masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi. d. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan inflasi. 2. KEBIJAKAN MONETER Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. d. Himbauan Moral (Moral Persuasion). Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Tujuannya adalah: a. menjaga stabilitas ekonomi b. menjaga stabilitas harga c. meningkatkan kesempatan kerja d. memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Tolak Ukur Stabilitas Moneter Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting, untuk mengukur atau sebagai acuan, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter adalah : 1. Jumlah Uang Beredar (JUB) 2. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali 3. Suku bunga pada tingkat yang wajar 4. Nilai tukar rupiah yang realistis, dan 5. Ekspektasi/harapan masyarakat terhadap moneter Strategi Kebijakan Moneter Untuk mendapatkan indikator moneter seperti disyaratkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini otoritas moneter, memerlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Secara umum, strategi moneter yang dapat dipilih antara lain adalah : 1. Startegi Kebijakan moneter longgar (Easy Monetary Policy) atau Strategi kebijakan moneter ketat (Tight Monetary Policy) Kebijakan moneter longgar akan ditempuh untuk menggiatkan kembali perekonomian yang sedang lesu, dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang beredar, agar permintaan konsumsi naik. 2. Countercyclical Monetary Policy atau Accomodative Monetary Policy Countercyclical Monetary Policy Untuk memperlunak konjungtur/naik turunnya perekonomian, pemerintah perlu secara aktif malakukan intervensi di pasar uang, yakni dengan melakukan ekspansi moneter disaat perekonomian menghadapi masa resesi dan melakukan konstraksi moneter saat perekonomian mengalami boom/laju yang terlalu cepat. Penjelasan ini dapat dilihat pada gambar berikut 3. Accomodatice Monetery Policy Pendapat kedua mengatakan, bahwa sebaiknya pemerintah menghindari intervensi untuk memperlunak konjungtur perekonomian yang terjadi, dan membiarkannya terjadi secara alami. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran: 1. Ekspektasi masyarakat dapat mengalahkan dampak dari variabel-variabel moneter lainnya. Dengan kata lain, masyarakat telah mengantisipasi setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh masyarakat. 2. Kebijakan pemerintah tidak dapat memberi dampak secara langsung dan segera. Sebagai contoh; kebijakan moneter longgar yang ekspansif yang diterapkan saat ekonomi lesu/resesi, tidak akan segera kelihatan dampaknya saat itu juga, namun butuh waktu dan itu dapat terjadi justru ketika perekonomian telah mencapai tahap boom. Efektifitas Kebijakan Moneter Yang dimaksud dengan efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti : a. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat c. dapat meningkatkan kesempatan kerja d. dapat meningkatkan penerimaan devisa negara e. serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya Teori yang membicarakan mengenai efektifitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah : a. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang. b. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai kedua teori tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansif (kebijakan moneter longgar). Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain: a. Teori Klasik >< Teori Keynes. Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai dampak permanen pada tingkat harga umum (inflasi). Dengan kata lain bahwa pembenahan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengendalian inflasi. b. Teori klasik modern >< Teori Keynes. Salah satu penganut teori klasik modern, Milton Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan rule lebih baik dibanding discretion. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan pilihan atas rule vs discretion, target inflasi menawarkan suatu framework yang mengkombinasikan keduanya secara sistematis, yang disebut dengan constrained discretion. Karena pada dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni rules ataupun murni discretion. c. Teori kuantitas >< Teori Keynes.
Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar. Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang, akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik ini, kebijakan target inflasi menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan demikian target inflasi menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran, karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor.
d. Teori rational expectations.
Teori rational expectations menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek, karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, output akan kembali seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi ekspektasi masyarakat.
e. Teori moneter modern.
Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah time inconsistency. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek.

3. KEBIJAKAN NON-FISKAL & NON-MONETER
Selain dari kedua kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan kebijakan :
a. Mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan
b. mendorong peningkatan efisiensi
c. mengembangkan infra struktur
d. mengeluarkan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif

B. Kebijakan dari segi/aspek penawaran :
1. Kebijakan pendapatan (Income Policy) yaitu kebijakan pemerintah yg. dilaksanakan dng.tujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja.
2. Melaksanakan usaha swastanisasi, dng.tujuan me-ningkatkan efisiensi.
3. Mendorong persaingan yang lebih sempurna, dengan melakukan deregulasi berbagai aturan yang dapat mengendalikan efek monopoli atau semi monopoli yang tidak efisien. Misal pemberian insentif oleh pemerintah (berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) dalam rangka inovasi teknologi atau perbaikan mutu produksi.

B. KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI
Biasanya negara sedang berkembang melaksanakan kebijaksanaan perdangan internasional untuk melindungi industri dalam negerinya dengan proteksi, subsidi, dan multiple exchange rate. Kebijakan ekonomi luar negeri juga meliputi:
1. Investasi asing swasta, bisa berbentuk investasi langsung dengan membeli saham-saham perusahaan dinegara berkembang.
2. Investasi asing pemerintah, berupa pinjaman dan hadiah dari pemerintah asing atau badan internasional.
3. Kebijaksanaan tata niaga untuk pengembangan sektor industri. Dengan cara:
a. Pola ekspor. Pengaturan dilakuan untuk mendukung arah pola tata niaga yang mampu mendatangkan bahan mentah, bahan pendorong maupun keahlian.
b. Pola pasar dalam negeri dengan pengaturan tata niaga yang mendukung persaingan bebas agar mutu produksi dalam negeri dapat segera meningkat.
c. Tarif. Pengenaan tarif akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya pembebanan tarif pada barang yang disusulkan industri hilir akan menyebabkan impor yang diusulkan industri hilir. Karena pembebanan tarif pada seluruh rantai industri tidak mungkin dilakukan, maka pembebanan tarif harus selektif.
d. Quota. Dilakukan untuk membatasi impor. Dari segi kuantittas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tingginya harga barang dan terbatasnya jumlah barang.
e. Penunjukan importir oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi atau mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota.


DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 1992. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta:STIE YKPN
Djojohadikusumo, Sumitro. 1975. Ekonomi Indonesia. Bandung.
Herrick dan Kindleberger. 1983. Economic Development. Tokyo: McGraw Hill Kogakhusa.
Irawan dan suparmoko. 1987. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. Liberty.
Sukirno, Sadono. 1981. Ekonomi Pembangunan. Medan: Berta Gerat.
Suwarsono dan Alvin. 2000. Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.